Melalui Provinsi Kaltim, Indonesia Jadi Negara Asia Pasifik Pertama Terima Pengakuan Aksi Iklim Bank Dunia

Pewarta : Jamaludin Al Afghani | Editor : Nurul Ikhsan

AKSIIKLIM.com, Samarinda – Indonesia semakin memantapkan langkahnya sebagai negara yang berkomitmen pada penanggulangan perubahan iklim. Melalui Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Indonesia menjadi negara pertama di kawasan Asia Timur Pasifik yang menerima pembayaran dari program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia.

Pembayaran tersebut diberikan untuk kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) di Provinsi Kaltim.

BACA JUGA : Indonesia Tawarkan Tiga Poin Solusi Perubahan Iklim di KTT COP ke-27

Indonesia telah menerima pembayaran pertama sebesar USD 20,9 juta atau senilai Rp 320 miliar dari komitmen pembayaran berbasis kinerja skema FCPV-Carbonfund sebesar USD 110 juta untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang terverifikasi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menjelaskan, pembayaran pertama tersebut mencakup 13,5 persen dari emisi yang dilaporkan oleh Pemerintah Indonesia pada periode monitoring 2019-2020. Pembayaran secara penuh akan diberikan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor independen) selesai dilakukan.

BACA JUGA : Menhub Apresiasi Ekspedisi Pinisi Nowergia untuk Jaga Kelestarian Laut

Pembayaran pertama senilai Rp 320 miliar itu, akan digunakan sesuai dengan rencana yang tercantum pada Dokumen Benefit Sharing Plan (BSP) yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia dan disampaikan ke FCPF pada Oktober 2021.

Mengacu pada dokumen tersebut, pembagian manfaat akan diberikan secara konsultatif, transparan, dan partisipatif untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terkait dapat memperoleh manfaat dari pembayaran pengurangan emisi.

Dana dari program FCPF Bank Dunia ini akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi pada kegiatan pengurangan emisi di Provinsi Kaltim. Baik dari level pusat, Pemerintah Daerah, sampai ke level masyarakat.

“Program ini memberikan peluang bagi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor bisnis dan masyarakat untuk bersama-sama melindungi hutan Indonesia dan menjadi pengakuan atas keberhasilan Indonesia dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan,” ujar Siti Nurbaya saat menghadiri Forum Paviliun Indonesia. Acara tersebut digelar bersamaan dengan Conference of The Parties ke-27 (COP 27), The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Sharm El Sheikh Mesir, Selasa (8/11/2022).

By Jamaludin Al Afghani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Menarik Lainnya