Forum ASEAN Sepakati Kerjasama Netralitas Karbon dan Agenda Ekonomi Berkelanjutan

Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Nurul Ikhsan

AKSIIKLIM.com – Dalam menghadapi lanskap ekonomi pasca pandemi yang rentan, ditambah dengan ancaman perubahan iklim, ASEAN perlu menyusun strategi untuk memperkuat diri membangun kapasitasnya. 

Isu-isu perubahan iklim akan mempengaruhi arah ekonomi kawasan di masa depan, oleh karenanya diperlukan langkah-langkah konkret yang mengarah pada rendah karbon. Daya saing perdagangan dan kualitas hidup masyarakat akan menurun jika masih menerapkan ‘business as usual’.

BACA JUGA : WALHI Nilai Pidato Wapres di COP27 Tawarkan Solusi Iklim Palsu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi RI dalam pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang digelar di Phnom Penh, Kamboja pada Rabu (9/11). Pertemuan ini bertujuan memperkuat kesiapan ASEAN menghadapi ancaman dan membangun kapasitasnya untuk ketahanan jangka panjang. Diperlukan kerja sama lintas sektor seperti pertanian, energi dan transportasi untuk memastikan bahwa semua inisiatif yang telah ada bisa berjalan dengan efektif.

“Perubahan iklim diperkirakan akan mengurangi 4– 8 persen dari PDB global pada 2050, sementara di ASEAN diperkirakan akan kehilangan 4–37 persen PDB-nya,” ujar Menko Airlangga melalui rilis resmi kemarin.

BACA JUGA : WALHI Jabar: PTUN Bandung Batalkan Izin Lingkungan, Kementerian ESDM Harus Cabut Izin Usaha PLTU Tanjung Jati A

Lebih lanjut Menko Airlangga menyampaikan bahwa transisi menuju masa depan yang berkelanjutan adalah kunci kemakmuran, ketahanan dan bahkan kelangsungan kawasan. Kemudian, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa agenda dekarbonisasi tidak hanya menjadi milik Pemerintah tetapi harus menjadi upaya bersama yang juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat yang paling terkena dampak perubahan iklim.

“Kita perlu mengarusutamakan agenda keberlanjutan di setiap lini kebijakan kita berdasarkan komitmen kita pada Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” kata Menko Airlangga. Saat ini ASEAN telah memulai inisiatif tersebut melalui Netralitas Karbon yang akan menjadi dasar untuk Visi Hijau ASEAN pasca-2025.

BACA JUGA : Melalui Provinsi Kaltim, Indonesia Jadi Negara Asia Pasifik Pertama Terima Pengakuan Aksi Iklim Bank Dunia

“Pengembangan strategi ASEAN dalam netralitas karbon harus mempertimbangkan perlunya transisi yang adil dan teratur serta memastikan bahwa tidak ada satupun negara anggota yang tertinggal,” tegas Menko Airlangga.

Secara lebih rinci, Menko Airlangga mengusulkan 5 (lima) langkah yang perlu dilakukan yakni pertama, pengembangan strategi harus dilakukan secara inklusif, partisipatif dan konsultatif dengan semua sektor yang ada di ASEAN seperti mineral, iptek, keuangan dan industri serta melibatkan masyarakat. Kedua, perlu adanya pengawasan yang efektif sebagai dasar penyusunan kebijakan yang strategis. Ketiga, tingkatkan tata kelola implementasi yang akuntabel dengan memanfaatkan struktur ASEAN yang ada saat ini. Keempat, harus ada instansi pengampu di masing-masing negara untuk membahas inisiatif netralitas karbon. Kelima, melibatkan negara mitra secara aktif untuk mendapatkan dukungan dalam implementasi agenda pembangunan berkelanjutan di ASEAN.

Sekjen ASEAN menekankan bahwa skenario low carbon berpotensi memberikan manfaat ekonomi sebesar 12,5 triliun USD, rata-rata pertumbuhan GDP sebesar 3,5 persen pertahun untuk 50 tahun ke depan dan menciptakan 30 juta lapangan kerja lintas ASEAN di 2030.

BACA JUGA : Indonesia Tawarkan Tiga Poin Solusi Perubahan Iklim di KTT COP ke-27

Pada akhir pertemuan, semua Menteri menyepakati pernyataan bersama yang menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan di sektor ekonomi terutama sektor pertanian, energi dan transportasi. Para Menteri juga mendukung pengembangan strategi ASEAN dalam netralitas karbon yang terdiri dari: inventori Gas Rumah Kaca, pemanfaatan sumber daya alam yang digunakan untuk mendukung kredit karbon, menciptakan pasar karbon di kawasan, investasi teknologi rendah karbon dan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN, Menteri Perhubungan ASEAN dan Menteri Energi ASEAN. Sementara Menko Airlangga didampingi oleh Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional-Kemendag, Stafsus Menko Perekonomian Bidang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Internasional-Kemenko Perekonomian, Asdep KSE Regional dan Sub Regional-Kemenko Perekonomian.

By Irwan Adhi Husada

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Menarik Lainnya