Hukum

<strong>Seribu Burung Ilegal Digagalkan Beredar di Jawa Timur</strong>

Seribu Burung Ilegal Digagalkan Beredar di Jawa Timur

Pewarta : Jamaludin Al Afghani | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com, Surabaya - Tim Seksi Konservasi Wilayah 3 Surabaya, Balai Besar KSDA Jawa Timur, bersama Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya melaksanakan identifikasi barang bukti satwa liar jenis burung yang tidak dilindungi undang undang tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Satwa-satwa tersebut merupakan hasil penegakkan hukum peredaran satwa liar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada 28 Januari 2023. Seperti dilaporkan oleh, Kepala RKW 7 Surabaya, Balai Besar KSDA Jawa Timur, Rahmat Hidayat, lebih dari 1000 ekor burung berhasil diamankan dan diidentifikasi kedua tim. Semuanya ada 5 jenis burung yang diduga berasal dari…
Lanjut Baca
<strong>Komisi IV DPR RI Temukan Produk Arang Ilegal, Ancam Ekosistem Mangrove</strong>

Komisi IV DPR RI Temukan Produk Arang Ilegal, Ancam Ekosistem Mangrove

Pewarta : Heri Taufik | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com, Batam - Pada inspeksi mendadak (sidak) di Kepulauan Riau (Kepri), Komisi IV DPR RI menemukan produk arang ilegal yang bahan bakunya diambil dari mangrove. Produk arang itu tersimpan dalam gudang yang memuat begitu banyak tumpukan karung arang yang siap dipasarkan. Temuan ini mendapat perhatian serius Komisi IV DPR di tengah upaya pemerintah merehabilitasi hutan mangrove dengan menggelontorkan anggaran hingga Rp1 triliun lebih. Tentu temuan ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah tersebut. Ketua Komisi IV DPR Sudin yang memimpin sidak ini, Rabu (25/1/2023) menyerukan, agar gudang penyimpanan arang ilegal tersebut disegel.…
Lanjut Baca
Lakukan Sidak Gudang Arang Mangrove di Batam, Anggota Komisi IV DPR RI Kecam Penebangan Liar Mangrove

Lakukan Sidak Gudang Arang Mangrove di Batam, Anggota Komisi IV DPR RI Kecam Penebangan Liar Mangrove

Pewarta : Heri Taufik | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com, Batam - Menyusul ditemukannya gudang arang ilegal berbahan baku mangrove di Batam, Kepulauan Riau, bisa dipastikan banyak mangrove ditebang di habitatnya. Praktik penebangan mangrove ini sangat membahayakan ekosistem. Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Franciskus saat mengikuti sidak ke gudang penampungan arang ilegal berbahan mangrove di Batam, Kepri, Rabu (25/1/2023). Bersama tim dari Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) KLHK, Komisi IV DPR menemukan gudang tempat menyimpanan arang ilegal yang siap dipasarkan. BACA JUGA : Komisi IV DPR RI Temukan Produk Arang Ilegal, Ancam Ekosistem Mangrove "Kita tahu mangrove…
Lanjut Baca
Dilaporkan, KLHK Nilai Peneliti Asing Erik Meijaard Langgar Aturan UU

Dilaporkan, KLHK Nilai Peneliti Asing Erik Meijaard Langgar Aturan UU

Pewarta : Adam Gumelar | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendukung kegiatan penelitian berbasis sains, namun akan bersikap tegas terhadap para peneliti asing yang tidak taat aturan.  Seperti terjadi dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti asing atas nama Erik Meijaard dkk. Berdasarkan pendalaman di semua jajaran unit kerja KLHK yang terkait, bahwa surat Nomor: S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022 tanggal 14 September 2022 perihal Pengawasan Penelitian Satwa, merupakan perintah eksekutif (executive order) kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka…
Lanjut Baca
Gakkum KLHK Jerat Direktur PT BMN, Pelaku Pertambangan Nikel Ilegal di Sultra

Gakkum KLHK Jerat Direktur PT BMN, Pelaku Pertambangan Nikel Ilegal di Sultra

Pewarta : Adam Gumelar | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com - Berkas Perkara Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi telah dinyatakan lengkap P.21 oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2022. Penyidik Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi telah menyerahkan tersangka FKR (35) dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksanaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Perkara yang melibatkan tersangka FKR selaku direktur PT BMN yang beralamat di Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Pelaku disangkakan kasus mengerjakan dan menggunaan kawasan hutan secara tidak sah untuk kegiatan pertambangan nikel illegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di Kawasan Hutan Produksi Komplek Hutan Lasolo,…
Lanjut Baca
<strong>Gakkum KLHK Tangkap Pelaku Pembalakan Liar di Palangka Raya</strong>

Gakkum KLHK Tangkap Pelaku Pembalakan Liar di Palangka Raya

Pewarta : Adam Gumelar | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com - Tim Operasi Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Kalaweit Direktorat Jenderal Gakkum KLHK berhasil mengamankan pengangkutan kayu tanpa legalitas yang sah berupa dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) di Kecamatan Pahandut, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (11/11/2022). Tim mengamankan tiga orang pelaku berinisial AN (44) dan BS (38) yang bertindak sebagai sopir, serta Y (46) yang bertindak sebagai koordinator armada truck. Selain pelaku, tim juga mengamankan barang bukti berupa dua unit truck tronton berikut muatan berupa kayu olahan jenis meranti.  BACA JUGA : Gakkum KLHK Jerat Direktur…
Lanjut Baca
WALHI Jabar: PTUN Bandung Batalkan Izin Lingkungan, Kementerian ESDM Harus Cabut Izin Usaha PLTU Tanjung Jati A

WALHI Jabar: PTUN Bandung Batalkan Izin Lingkungan, Kementerian ESDM Harus Cabut Izin Usaha PLTU Tanjung Jati A

Pewarta : Jamaludin Al Afghani | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com - Kemenangan Rakyat dan Lingkungan atas proyek PLTU Tanjung Jati A semakin diteguhkan. Hingga batas akhir pada Selasa, 1 November 2022 lalu. Sementara itu Kepala DPMPTSP Prov Jawa Barat tidak menyatakan banding atas putusan PTUN Bandung yang membatalkan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2x660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT Tanjung Jati Power Company tertanggal 28 Oktober 2016. Putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. “Kemenangan rakyat dan lingkungan ini tentu harus menjadi momentum bagi semua terutama pemerintah,…
Lanjut Baca
Melanggar Hukum, Walhi Bengkulu Bersama Masyarakat Desak Gubernur Beri Sanksi PT Faminglevto Baktiabadi

Melanggar Hukum, Walhi Bengkulu Bersama Masyarakat Desak Gubernur Beri Sanksi PT Faminglevto Baktiabadi

Pewarta : Adam Gumelar | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com, Bengkulu - Teriakan Solidaritas Hidup Rakyat!, Hidup Mahasiswa! digelorakan oleh peserta aksi Solidaritas Rakyat dan Mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Pesisir Barat, Senin (4/7/2022). Mereka kembali melakukan aksi menagih janji kepada pemerintah untuk mengakomodasi tuntutan rakyat dalam penolakan tambang pasir besi di Pesisir Barat, Kabupaten Seluma. Sejarah Penolakan Tambang Pasir Besi ini sudah terjadi sejak tahun tahun 1972/1973, tahun 2010 hinga dengan saat ini, di mana hal ini terjadi karena adanya kesadaran akan dampak pertambangan pasir besi terhadap ruang hidup rakyat. BACA JUGA : Ekstraksi Ekonomi Biru Mendorong Perampasan…
Lanjut Baca
Gakkum KLHK Tetapkan Tiga Orang Tersangka Penjual Kulit Harimau Sumatera di Bener Meriah Aceh

Gakkum KLHK Tetapkan Tiga Orang Tersangka Penjual Kulit Harimau Sumatera di Bener Meriah Aceh

Pewarta : Adam Gumelar | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com, Aceh - Penyidik Gakkum KLHK Wilayah Sumatera telah menetapkan Is (48), A (41) dan S (44) sebagai tersangka kasus Penjualan Kulit Harimau beserta tulang belulangnya setelah melakukan gelar perkara bersama dengan Polda Aceh pada tanggal 30 Mei 2022. Penyidik telah menyita barang bukti berupa 1 lembar kulit Harimau Sumatera beserta tulang belulangnya tanpa gigi taring (telah dititipkan di Balai KSDA Aceh), sementara 1 mobil beserta kunci, 2 handphone, 1 STNK, 1 toples plastik dan 1 box plastic. BACA JUGA : Gakkum KLHK Tersangka Perusak Hutan Konservasi Tahura Bukit Mangkol Bangka…
Lanjut Baca
KLHK Menggugat PT Rafi Kamajaya Abadi Membayar Ganti Rugi Rp 1 Triliun dalam Kasus Karhutla

KLHK Menggugat PT Rafi Kamajaya Abadi Membayar Ganti Rugi Rp 1 Triliun dalam Kasus Karhutla

Pewarta : Adam Gumelar | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com, Kalbar - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengguggat PT Rafi Kamajaya Abadi (PT RKA) membayar ganti rugi materil dan biaya pemulihan lingkingan hidup Rp 1 triliun akibat kasus kebakaran hutan di lahan konsesi PT RKA seluas 2.560 ha, tahun 2018 dan 2019, di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Gugatan sudah disampaikan kepada Pengadilan Negeri Sintang tanggal 27 Desember 2021. Saat ini persidangan sudah masuk agenda mendengarkan keterangan ahli. BACA JUGA : Di Stockholm+50, Menteri LHK Tekankan Solidaritas dan Kolaborasi Aksi Lingkungan KLHK juga menggugat PT Agri Bumi Sentosa yang…
Lanjut Baca