Kerjasama Indonesia-Jerman Dukung Pembangunan Infrastruktur Hijau

Pewarta : Heri Taufik | Editor : Nurul Ikhsan

AKSIIKLIM.com – Dalam kemitraan strategis Green Infrastructure Initiative (GII), Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jerman.

“Kerja sama ini mencakup sektor yang sangat penting untuk mencapai pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan di Indonesia,” urai Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Kick Off Meeting Green Infrastructure Initiative Indonesia-Jerman yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kamis (4/3).

BACA JUGA : Menteri LHK Tinjau Progres Forest City di Pembangunan Ibukota Negara

Pemerintah Jerman berkomitmen untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur hijau khususnya di wilayah perkotaan (Green Infrastructure Development Initiative) di Indonesia dengan total pendanaan sebesar EUR 2,5 miliar. Saat ini, terdapat potensi proyek di dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) atau Blue Book 2020-2024 yang akan dibiayai dengan GII senilai EUR 476 juta dan proyeksi pemanfaatan pinjaman program selama lima tahun senilai EUR 1 miliar sehingga masih tersedia ruang pemanfaatan senilai EUR 1,02 miliar.

Tiga sektor yang disepakati dalam kerja sama ini adalah pengelolaan air minum dan air limbah, transportasi perkotaan, dan pengelolaan sampah.

BACA JUGA : Bappenas Luncurkan Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim

“Proyek GII harus sesuai dengan tujuan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024). Oleh karena itu, dengan senang hati kami akan memfasilitasi integrasi proyek-proyek yang sedang berkembang ke dalam kerangka perencanaan Indonesia untuk menyelaraskan program prioritas di daerah dengan tujuan pembangunan nasional,” tegas Menteri Suharso.

Kementerian PPN/Bappenas menekankan, Kick Off Meeting GII harus difokuskan pada pemanfaatan dana GII sebesar EUR 2,5 miliar. Diperkirakan hanya separuh yang akan dapat dilakukan dengan skema G to G, selebihnya perlu kolaborasi dengan skema lain seperti Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) untuk memaksimalkan manfaat dari dana yang ada atau sebagai leveraging.

MoU on Green Infrastructure Development and Investment telah disusun sebagai finalisasi komitmen pendanaan GII. Kementerian PPN/Bappenas akan berperan sebagai focal point dalam kerja sama skema G to G. MoU ini mengatur kerja sama dalam kerangka GII termasuk nilai komitmen pendanaan, sektor kerja sama, modalitas kerja sama termasuk skema di luar G to G, serta steering committee dalam kerja sama ini.

“Kami yakin bahwa kemitraan strategis GII ini dapat menjadi model kolaborasi yang efektif dan efisien antara pemangku kepentingan untuk pembangunan berkelanjutan dan ramah iklim, termasuk kombinasi cerdas antara teknis dan finansial dalam kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman ini,” pungkas Menteri Suharso. ***

By Hery Taufik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Menarik Lainnya