Kebijakan

Berita terpilih seputar kebijakan di multi sektor lingkungan hidup di pusat dan daerah. Referensi berita bagi pelaku usaha dan pemangku kebijakan.

Pemerintah Pusat Apresiasi Revisi Renaksi DAS Citarum

Pemerintah Pusat Apresiasi Revisi Renaksi DAS Citarum

Pewarta : Adam Gumelar| Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com - Pemerintah Pusat mengapresiasi Pemda Provinsi Jawa Barat – Satgas PPK DAS Citarum yang tetap berkomitmen menyelamatkan Sungai Citarum di tengah berbagai keterbatasan akibat pandemi COVID-19.  Alih-alih membekukan kegiatan karena pengalihan anggaran ke pos-pos penanganan COVID-19, Satgas merevisi rencana aksi sehingga komitmen pelestarian Citarum yang merupakan program prioritas nasional tetap berjalan, meski diakui jadi lebih lambat karena pandemi.  Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah Kementerian Kordinator Maritim dan Investasi Rofi Alhanif merasa puas karena Satgas telah menuntaskan revisi rencana aksi (renaksi) Citarum. Pergub 28/2019 tentang Rencana Aksi Pengendalilan Pencemaran dan Kerusakan…
Lanjut Baca
Ministerial Meeting COP26 Glasgow dan Kesiapan Indonesia

Ministerial Meeting COP26 Glasgow dan Kesiapan Indonesia

Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya  memimpin DELRI memberikan pandangan materi-materi krusial COP26 Glasgow pada pertemuan The July Ministerial Meeting COP26 UNFCCC, Minggu-Senin (25-26 Juli 2021) lalu. Pertemuan yang diselenggarakan secara hybrid oleh Pemerintah Inggris selaku Tuan Rumah COP26 UNFCCC ini, bertujuan memberikan kesempatan kepada para Menteri Lingkungan Hidup dari negara-negara pihak UNFCCC, untuk berkumpul dan membahas penyelesaian poin-poin krusial untuk disepakati dalam COP26 yang dijadwalkan digelar bulan November nanti di Glasgow. BACA JUGA : Kembali ke Habitat, Puluhan Satwa Endemik Papua Dipulangkan dari Jogyakarta dan…
Lanjut Baca
Pacu Daya Saing, Kemenperin Dorong Produsen Batik Terapkan Industri Hijau

Pacu Daya Saing, Kemenperin Dorong Produsen Batik Terapkan Industri Hijau

Pewarta : Rizky Suhartono | Editor : Heri Taufik AKSIIKLIM.com - Kementerian Perindustrian terus memacu pengembangan industri batik nasional agar lebih berdaya saing global, termasuk mendorong untuk penerapan industri hijau. Langkah strategis yang perlu dijalankan antara lain mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal terbarukan serta melakukan efisiensi energi dalam proses produksinya. “Kami memang menekankan kepada pelaku industri tentang pentingnya melakukan pengelolaan limbah industri yang dihasilkan agar tidak merusak ekosistem lingkungan. Hal ini merupakan wujud nyata dalam implementasi industri hijau,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (23/4). Sejalan dengan arahan Menperin tersebut, satuan kerja di bawah binaan Badan…
Lanjut Baca
Indonesia Persiapkan Negosiator Handal Hadapi Perundingan COP25 UNFCCC

Indonesia Persiapkan Negosiator Handal Hadapi Perundingan COP25 UNFCCC

Pewarta : Irwan Adhi Husada  | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com - Menghadapi the Twenty Sixth of the Conference of the Parties to the UNFCCC (COP26 UNFCCC), Indonesia berada pada posisi leading by example. Artinya Indonesia hadir pada forum tersebut dengan membawa capaian-capaian yang telah dilakukan Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. "Dalam negosiasi-negosiasi perubahan iklim ke depan, dengan berbasis bukti ilmiah dan praktik di lapangan, saatnya kita menyampaikan apa yang sudah kita lakukan, dan mengajak dunia untuk melakukan hal yang sama," ujar Wamen LHK Alue Dohong, saat memberikan sambutan pada penutupan kegiatan Peningkatan Negosiator Perubahan Iklim Angkatan I Tingkat Mahir,…
Lanjut Baca
Bappenas Luncurkan Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim

Bappenas Luncurkan Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim

Pewarta : Heri Taufik | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com - Sebagai pedoman penanganan perubahan iklim, Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) agar tercipta ketahanan iklim nasional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, PBI telah menjadi salah satu Prioritas Nasional (PN) 6 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. “Dalam RPJMN 2020-2024, peningkatan ketahanan iklim ditargetkan dapat mengurangi potensi kerugian ekonomi dari dampak perubahan iklim sebesar 1,15 persen PDB pada 2024. Kebijakan pembangunan berketahanan iklim merupakan implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), Low Carbon and Climate Resilience Strategy, Sendai Framework, dan pemenuhan target Paris…
Lanjut Baca
Kerjasama Indonesia-Jerman Dukung Pembangunan Infrastruktur Hijau

Kerjasama Indonesia-Jerman Dukung Pembangunan Infrastruktur Hijau

Pewarta : Heri Taufik | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com - Dalam kemitraan strategis Green Infrastructure Initiative (GII), Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jerman. “Kerja sama ini mencakup sektor yang sangat penting untuk mencapai pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan di Indonesia,” urai Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Kick Off Meeting Green Infrastructure Initiative Indonesia-Jerman yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kamis (4/3). BACA JUGA : Menteri LHK Tinjau Progres Forest City di Pembangunan Ibukota Negara Pemerintah Jerman berkomitmen untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur hijau khususnya di wilayah perkotaan (Green Infrastructure Development Initiative) di Indonesia dengan…
Lanjut Baca
Konsultasi Publik Rancangan Permen Hutan Sosial Banyak Serap Aspirasi

Konsultasi Publik Rancangan Permen Hutan Sosial Banyak Serap Aspirasi

Pewarta : Rizky Suhartono | Editor : Heri Taufiq Aksiiklim.com - Konsultasi publik rancangan baru Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial digelar oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) secara hybrid (daring dan luring) dari Jakarta, Jumat (19/3/2021). Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Bambang Hendroyono. Rancangan Permen tersebut mengintegrasikan beberapa peraturan menteri dan dirjen yang sebelumnya telah terbit, seperti: Permen LHK No.83/2016 Tentang Perhutanan Sosial, Permen LHK No.17/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, Permen LHK No.11/2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat, Permen LHK No.39/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja…
Lanjut Baca
Turunkan GRK, Pemerintah Perkuat Kebijakan Industri Energi Baru dan Terbarukan

Turunkan GRK, Pemerintah Perkuat Kebijakan Industri Energi Baru dan Terbarukan

Penulis : Nurul Ikhsan | Editor : Heri Taufiq Aksiiklim.com - Pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai dukungan terhadap komitmen global dalam menjaga kenaikan temperatur global. Berbagai upaya dilakukan guna menurunkan emisi GRK tersebut melalui pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, dan konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih. Dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2010-2020, Indonesia menargetkan 29% penurunan emisi secara mandiri atau 41% penurunan emisi dengan dukungan internasional. Pembangunan industri nasional jangka panjang dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang ditetapkan dengan PP No. 14 tahun 2015…
Lanjut Baca
UU Cipta Kerja Dorong Penataan Ruang Laut dan Wilayah Pesisir untuk Pulihkan Lingkungan dan Ekonomi Masyarakat Pesisir

UU Cipta Kerja Dorong Penataan Ruang Laut dan Wilayah Pesisir untuk Pulihkan Lingkungan dan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pewarta : Rizky Suhartono | Editor : Heri Taufiq       AKSIIKLIM.com, Jakarta - Miliki potensi besar di ruang laut dan wilayah pesisir, para ahli yang berasal dari berbagai latar belakang baik akademisi, peneliti, dan perwakilan pemerintah berdiskusi bersama secara daring melalui Webinar Temu Ilmiah Studi Doktor Ilmu Kelautan FPIK Universitas Sam Ratulangi pada Sabtu, (20-03-2021). Menjadi salah satu pembicara, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti memperkaya diskusi dengan membahas kebijakan pengelolaan dan penataan lingkungan wilayah pesisir sesuai dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan. “Banyak Kementerian dan Lembaga terkait yang terlibat dalam Mandat RPJMN 2020-2024 dalam konteks Pengelolaan Ruang…
Lanjut Baca
Kemenko Marves Dukung Percepatan Pembangunan Hutan Energi

Kemenko Marves Dukung Percepatan Pembangunan Hutan Energi

Pewarta : Muhammad Ramdhan | Editor : Heri Taufiq          AKSIIKLIM.com, Banjarmasin - Indonesia memiliki target 23 persen Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi. Hal ini ditegaskan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Salah satu EBT yang menjanjikan adalah pellet kayu (wood pellet) dan serpih kayu (wood chips).  Terkait hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan Kemenko Marves Farianna Prabandari melakukan kunjungan lapangan bersama perwakilan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) ke fasilitas PT. Jhonlin Agro Mandiri, Tanah Bumbu, dan pabrik wood pellet hibah Kementerian Lingkungan Hidup dan…
Lanjut Baca