Kebijakan

Berita terpilih seputar kebijakan di multi sektor lingkungan hidup di pusat dan daerah. Referensi berita bagi pelaku usaha dan pemangku kebijakan.

Pacu Daya Saing, Kemenperin Dorong Produsen Batik Terapkan Industri Hijau
24
Apr
Rizky Suhartono
By Rizky Suhartono
0 Comments
Kebijakan, , ,

Pacu Daya Saing, Kemenperin Dorong Produsen Batik Terapkan Industri Hijau

Pewarta : Rizky Suhartono | Editor : Heri Taufik AKSIIKLIM.com - Kementerian Perindustrian terus memacu pengembangan industri batik nasional agar lebih berdaya saing global, termasuk mendorong untuk penerapan industri hijau. Langkah strategis yang perlu dijalankan antara lain mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal terbarukan serta melakukan efisiensi energi dalam proses produksinya. “Kami memang menekankan kepada pelaku industri tentang pentingnya melakukan pengelolaan limbah industri yang dihasilkan agar tidak merusak ekosistem lingkungan. Hal ini merupakan wujud nyata dalam implementasi industri hijau,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (23/4). Sejalan dengan arahan Menperin tersebut, satuan kerja di bawah binaan Badan…
Lanjut Baca
Indonesia Persiapkan Negosiator Handal Hadapi Perundingan COP25 UNFCCC
21
Apr
Irwan Adhi Husada
By Irwan Adhi Husada
0 Comments
Kebijakan, , , , , ,

Indonesia Persiapkan Negosiator Handal Hadapi Perundingan COP25 UNFCCC

Pewarta : Irwan Adhi Husada  | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com - Menghadapi the Twenty Sixth of the Conference of the Parties to the UNFCCC (COP26 UNFCCC), Indonesia berada pada posisi leading by example. Artinya Indonesia hadir pada forum tersebut dengan membawa capaian-capaian yang telah dilakukan Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. "Dalam negosiasi-negosiasi perubahan iklim ke depan, dengan berbasis bukti ilmiah dan praktik di lapangan, saatnya kita menyampaikan apa yang sudah kita lakukan, dan mengajak dunia untuk melakukan hal yang sama," ujar Wamen LHK Alue Dohong, saat memberikan sambutan pada penutupan kegiatan Peningkatan Negosiator Perubahan Iklim Angkatan I Tingkat Mahir,…
Lanjut Baca
Bappenas Luncurkan Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim
06
Apr
Hery Taufik
By Hery Taufik
0 Comments
Kebijakan, , , ,

Bappenas Luncurkan Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim

Pewarta : Heri Taufik | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com - Sebagai pedoman penanganan perubahan iklim, Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) agar tercipta ketahanan iklim nasional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, PBI telah menjadi salah satu Prioritas Nasional (PN) 6 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. “Dalam RPJMN 2020-2024, peningkatan ketahanan iklim ditargetkan dapat mengurangi potensi kerugian ekonomi dari dampak perubahan iklim sebesar 1,15 persen PDB pada 2024. Kebijakan pembangunan berketahanan iklim merupakan implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), Low Carbon and Climate Resilience Strategy, Sendai Framework, dan pemenuhan target Paris…
Lanjut Baca
Kerjasama Indonesia-Jerman Dukung Pembangunan Infrastruktur Hijau
06
Apr
Hery Taufik
By Hery Taufik
0 Comments
Kebijakan, , , , , ,

Kerjasama Indonesia-Jerman Dukung Pembangunan Infrastruktur Hijau

Pewarta : Heri Taufik | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com - Dalam kemitraan strategis Green Infrastructure Initiative (GII), Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jerman. “Kerja sama ini mencakup sektor yang sangat penting untuk mencapai pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan di Indonesia,” urai Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Kick Off Meeting Green Infrastructure Initiative Indonesia-Jerman yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kamis (4/3). BACA JUGA : Menteri LHK Tinjau Progres Forest City di Pembangunan Ibukota Negara Pemerintah Jerman berkomitmen untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur hijau khususnya di wilayah perkotaan (Green Infrastructure Development Initiative) di Indonesia dengan…
Lanjut Baca
Konsultasi Publik Rancangan Permen Hutan Sosial Banyak Serap Aspirasi
23
Mar
Rizky Suhartono
By Rizky Suhartono
0 Comments
Hutan, Kebijakan, , , , , , , ,

Konsultasi Publik Rancangan Permen Hutan Sosial Banyak Serap Aspirasi

Pewarta : Rizky Suhartono | Editor : Heri Taufiq Aksiiklim.com - Konsultasi publik rancangan baru Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial digelar oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) secara hybrid (daring dan luring) dari Jakarta, Jumat (19/3/2021). Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Bambang Hendroyono. Rancangan Permen tersebut mengintegrasikan beberapa peraturan menteri dan dirjen yang sebelumnya telah terbit, seperti: Permen LHK No.83/2016 Tentang Perhutanan Sosial, Permen LHK No.17/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, Permen LHK No.11/2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat, Permen LHK No.39/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja…
Lanjut Baca
Turunkan GRK, Pemerintah Perkuat Kebijakan Industri Energi Baru dan Terbarukan
22
Mar
Nurul Ikhsan
By Nurul Ikhsan
0 Comments
Energi, Kebijakan, , , , , , , , ,

Turunkan GRK, Pemerintah Perkuat Kebijakan Industri Energi Baru dan Terbarukan

Penulis : Nurul Ikhsan | Editor : Heri Taufiq Aksiiklim.com - Pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai dukungan terhadap komitmen global dalam menjaga kenaikan temperatur global. Berbagai upaya dilakukan guna menurunkan emisi GRK tersebut melalui pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, dan konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih. Dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2010-2020, Indonesia menargetkan 29% penurunan emisi secara mandiri atau 41% penurunan emisi dengan dukungan internasional. Pembangunan industri nasional jangka panjang dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang ditetapkan dengan PP No. 14 tahun 2015…
Lanjut Baca
UU Cipta Kerja Dorong Penataan Ruang Laut dan Wilayah Pesisir untuk Pulihkan Lingkungan dan Ekonomi Masyarakat Pesisir
21
Mar
Rizky Suhartono
By Rizky Suhartono
0 Comments
Kebijakan, Laut, , ,

UU Cipta Kerja Dorong Penataan Ruang Laut dan Wilayah Pesisir untuk Pulihkan Lingkungan dan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pewarta : Rizky Suhartono | Editor : Heri Taufiq       AKSIIKLIM.com, Jakarta - Miliki potensi besar di ruang laut dan wilayah pesisir, para ahli yang berasal dari berbagai latar belakang baik akademisi, peneliti, dan perwakilan pemerintah berdiskusi bersama secara daring melalui Webinar Temu Ilmiah Studi Doktor Ilmu Kelautan FPIK Universitas Sam Ratulangi pada Sabtu, (20-03-2021). Menjadi salah satu pembicara, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti memperkaya diskusi dengan membahas kebijakan pengelolaan dan penataan lingkungan wilayah pesisir sesuai dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan. “Banyak Kementerian dan Lembaga terkait yang terlibat dalam Mandat RPJMN 2020-2024 dalam konteks Pengelolaan Ruang…
Lanjut Baca
Kemenko Marves Dukung Percepatan Pembangunan Hutan Energi
21
Mar
Muhammad Ramdhan
By Muhammad Ramdhan
0 Comments
Energi, Kebijakan, , , , , , , , , , ,

Kemenko Marves Dukung Percepatan Pembangunan Hutan Energi

Pewarta : Muhammad Ramdhan | Editor : Heri Taufiq          AKSIIKLIM.com, Banjarmasin - Indonesia memiliki target 23 persen Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi. Hal ini ditegaskan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Salah satu EBT yang menjanjikan adalah pellet kayu (wood pellet) dan serpih kayu (wood chips).  Terkait hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan Kemenko Marves Farianna Prabandari melakukan kunjungan lapangan bersama perwakilan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) ke fasilitas PT. Jhonlin Agro Mandiri, Tanah Bumbu, dan pabrik wood pellet hibah Kementerian Lingkungan Hidup dan…
Lanjut Baca
Kunjungi Kalsel, Wamen LHK Pastikan Penanganan Pasca Banjir Kalsel Terintegrasi
14
Mar
Nurul Ikhsan
By Nurul Ikhsan
0 Comments
Air, Kebijakan, , , , , ,

Kunjungi Kalsel, Wamen LHK Pastikan Penanganan Pasca Banjir Kalsel Terintegrasi

Pewarta : Nurul Ikhsan | Editor : Heri Taufiq "Tahun ini kita ada kurang lebih 24 kegiatan dengan total anggaran dari APBN kurang lebih Rp. 83,37 Milyar, yang akan dilaksanakan oleh 6 Ditjen"Wamen LHK Alue Dohong AKSIIKLIM.com – Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (10/3). Kedatangannya ini untuk mengetahui perkembangan penanganan pasca banjir yang melanda beberapa kabupaten di Kalsel beberapa waktu lalu. Wamen Alue menyampaikan penanganan pasca banjir di Kalsel ini tidak hanya sektoral di KLHK saja, melainkan kerja kolaboratif yang terintegrasi. Dilakukan bersama-sama antara K/L, pemerintah Provinsi…
Lanjut Baca
Mengenal Proper, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan
09
Mar
Tim Redaksi
By Tim Redaksi
0 Comments
Green CSR, Kebijakan, , , , , , ,

Mengenal Proper, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan

Pewarta : Tim Redaksi | Editor : Irwan Adhi Husada AKASIIKLIM.com – Sejarah kelahiran Proper tidak dapat dilepaskan dari program kali bersih (Prokasih). Dari Prokasih, ditarik satu pelajaran penting, bahwa pendekatan pengelolaan lingkungan konvensional “command and control” ternyata tidak dapat mendorong peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan secara menyeluruh. Pada awal pelaksanaan Prokasih, sistem penegakan hukum lingkungan masihlemah, sistem peraturan belum memadai dan kapasitas serta jumlah pengawas lingkungan hidup juga masih terbatas. Tahun 1990-an, sulit mengharapkan industri patuh terhadap peraturan dan bersedia menginvestasikan uang untuk membangun IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Bahkan jika mereka sudah investasi, sulit untuk  mengharapkan IPAL tersebut dioperasikan secara benar. Bank Dunia (1990) menemukan terjadinya ketimpangan dalam pola pembuangan   beban pencemaran industri ke sungai. Sekitar 10% industri peserta Prokasih ternyata menghasilkan 50% dari total BOD yang dibuang oleh seluruh industri yang diawasi. Jika distribusi ini  ditarik lebih ke atas, ternyata 75% dari total BOD…
Lanjut Baca