Kebijakan

<strong>WALHI Nilai Pidato Wapres di COP27 Tawarkan Solusi Iklim Palsu</strong>

WALHI Nilai Pidato Wapres di COP27 Tawarkan Solusi Iklim Palsu

Pewarta : Jamaludin Al Afghani | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com - Merespon pidato Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin pada World Leaders Summit Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim COP27 di Mesir pada 7 November 2022, Walhi menilai bahwa pidato Wakil Presiden yang menyebut berbagai pihak belum mengimplementasikan ambisi aksi iklim pasca COP26 Glasgow sebagai fakta sekaligus ironi. Menurut Walhi melalui keterangan resminya menegaskan pidato Wapres Ma’ruf Amin menjadi ironi karena pemerintah Indonesia sendiri menjadi bagian dari pihak yang belum secara serius dan ambisius mengimplementasikan aksi iklim. Kebijakan dan aksi iklim Indonesia belum mengarah pada peta jalan pengurangan emisi berdasar rekomendasi berbasis sains…
Lanjut Baca
Ini Strategi Indonesia Mewujudkan Ekonomi Rendah Karbon

Ini Strategi Indonesia Mewujudkan Ekonomi Rendah Karbon

Pewarta : Jamaludin Al Afghani | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com, Ekonomi rendah karbon, menjadi bahasan menantang para ekonom dalam beberapa tahun terakhir. Apa itu ekonomi rendah karbon?, Ekonomi rendah karbon adalah ekonomi yang tidak banyak menggunakan sumber energi yang mengeluarkan karbon dioksida, sehingga ekonomi tersebut juga tidak banyak mengeluarkan gas rumah kaca ke biosfer. Dalam terminologi lain, ekonomi rendah karbon, tidak lain adalah ekonomi hijau. Untuk mencapai hal itu, Pemerintah menerapkan strategi pembangunan rendah karbon dan  pembangunan berkelanjutan sebagai tulang punggung untuk mencapai visi Indonesia maju 2045 dan mencapai nol emisi pada 2060. Transformasi ekonomi Indonesia menjadi ekonomi hijau itu juga menjadi salah satu strategi agar…
Lanjut Baca
KLHK Berkomitmen Menyudahi Penggunaan Merkuri di Indonesia

KLHK Berkomitmen Menyudahi Penggunaan Merkuri di Indonesia

Pewarta : Adam Gumelar | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com - Penggunaan merkuri harus segera disudahi. Demikian disampaikan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati, pada diskusi Menuju Mercury is History, yang digelar secara daring, Jumat (18/3).  Vivien menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membuat penggunaan merkuri sebagai bagian dari sejarah, atau dengan kata lain, ke depannya senyawa tersebut harus disudahi penggunaannya, karena terbukti banyak merugikan lingkungan, termasuk membahayakan kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut, antara lain ditunjukkan dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah sidang The Fourth Meeting of the Conference of…
Lanjut Baca
Akademisi dan Ilmuwan dalam Science 20 Didorong Berkontribusi untuk Pemulihan Ekonomi Lebih Hijau dan Berkelanjutan

Akademisi dan Ilmuwan dalam Science 20 Didorong Berkontribusi untuk Pemulihan Ekonomi Lebih Hijau dan Berkelanjutan

Pewarta : Nurul Ikhsan | Editor : Heri Taufik AKSIIKLIM.com - Pembangunan ekonomi suatu negara akan berimplikasi langsung terhadap meningkatnya laju permintaan energi, sehingga sektor energi juga menjadi salah satu sektor kunci dalam pemulihan ekonomi. Ketahanan dan keandalan suplai energi akan semakin dibutuhkan, terutama pada 2045, di mana ekonomi Indonesia diharapkan memiliki produktivitas yang tinggi dan inovatif. Pemerataan akses energi yang terjangkau akan berdampak langsung pada fasilitas esensial, seperti pendidikan dan kesehatan, yang akan berujung pada penguatan ekonomi. Diproyeksikan permintaan energi final nasional pada 2050 dalam skenario Business as Usual (BaU) sebesar 548,8 Million Tonnes of Oil Equivalent (MTOE), skenario pembangunan berkelanjutan…
Lanjut Baca
Pacu Daya Saing, Kemenperin Dorong Produsen Batik Terapkan Industri Hijau

Pacu Daya Saing, Kemenperin Dorong Produsen Batik Terapkan Industri Hijau

Pewarta : Rizky Suhartono | Editor : Heri Taufik AKSIIKLIM.com - Kementerian Perindustrian terus memacu pengembangan industri batik nasional agar lebih berdaya saing global, termasuk mendorong untuk penerapan industri hijau. Langkah strategis yang perlu dijalankan antara lain mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal terbarukan serta melakukan efisiensi energi dalam proses produksinya. “Kami memang menekankan kepada pelaku industri tentang pentingnya melakukan pengelolaan limbah industri yang dihasilkan agar tidak merusak ekosistem lingkungan. Hal ini merupakan wujud nyata dalam implementasi industri hijau,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (23/4). Sejalan dengan arahan Menperin tersebut, satuan kerja di bawah binaan Badan…
Lanjut Baca
Bappenas Luncurkan Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim

Bappenas Luncurkan Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim

Pewarta : Heri Taufik | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com - Sebagai pedoman penanganan perubahan iklim, Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) agar tercipta ketahanan iklim nasional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, PBI telah menjadi salah satu Prioritas Nasional (PN) 6 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. “Dalam RPJMN 2020-2024, peningkatan ketahanan iklim ditargetkan dapat mengurangi potensi kerugian ekonomi dari dampak perubahan iklim sebesar 1,15 persen PDB pada 2024. Kebijakan pembangunan berketahanan iklim merupakan implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), Low Carbon and Climate Resilience Strategy, Sendai Framework, dan pemenuhan target Paris…
Lanjut Baca
Kerjasama Indonesia-Jerman Dukung Pembangunan Infrastruktur Hijau

Kerjasama Indonesia-Jerman Dukung Pembangunan Infrastruktur Hijau

Pewarta : Heri Taufik | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com - Dalam kemitraan strategis Green Infrastructure Initiative (GII), Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jerman. “Kerja sama ini mencakup sektor yang sangat penting untuk mencapai pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan di Indonesia,” urai Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Kick Off Meeting Green Infrastructure Initiative Indonesia-Jerman yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kamis (4/3). BACA JUGA : Menteri LHK Tinjau Progres Forest City di Pembangunan Ibukota Negara Pemerintah Jerman berkomitmen untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur hijau khususnya di wilayah perkotaan (Green Infrastructure Development Initiative) di Indonesia dengan…
Lanjut Baca
Konsultasi Publik Rancangan Permen Hutan Sosial Banyak Serap Aspirasi

Konsultasi Publik Rancangan Permen Hutan Sosial Banyak Serap Aspirasi

Pewarta : Rizky Suhartono | Editor : Heri Taufiq Aksiiklim.com - Konsultasi publik rancangan baru Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial digelar oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) secara hybrid (daring dan luring) dari Jakarta, Jumat (19/3/2021). Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Bambang Hendroyono. Rancangan Permen tersebut mengintegrasikan beberapa peraturan menteri dan dirjen yang sebelumnya telah terbit, seperti: Permen LHK No.83/2016 Tentang Perhutanan Sosial, Permen LHK No.17/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, Permen LHK No.11/2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat, Permen LHK No.39/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja…
Lanjut Baca
Turunkan GRK, Pemerintah Perkuat Kebijakan Industri Energi Baru dan Terbarukan

Turunkan GRK, Pemerintah Perkuat Kebijakan Industri Energi Baru dan Terbarukan

Penulis : Nurul Ikhsan | Editor : Heri Taufiq Aksiiklim.com - Pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai dukungan terhadap komitmen global dalam menjaga kenaikan temperatur global. Berbagai upaya dilakukan guna menurunkan emisi GRK tersebut melalui pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, dan konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih. Dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2010-2020, Indonesia menargetkan 29% penurunan emisi secara mandiri atau 41% penurunan emisi dengan dukungan internasional. Pembangunan industri nasional jangka panjang dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang ditetapkan dengan PP No. 14 tahun 2015…
Lanjut Baca
UU Cipta Kerja Dorong Penataan Ruang Laut dan Wilayah Pesisir untuk Pulihkan Lingkungan dan Ekonomi Masyarakat Pesisir

UU Cipta Kerja Dorong Penataan Ruang Laut dan Wilayah Pesisir untuk Pulihkan Lingkungan dan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pewarta : Rizky Suhartono | Editor : Heri Taufiq       AKSIIKLIM.com, Jakarta - Miliki potensi besar di ruang laut dan wilayah pesisir, para ahli yang berasal dari berbagai latar belakang baik akademisi, peneliti, dan perwakilan pemerintah berdiskusi bersama secara daring melalui Webinar Temu Ilmiah Studi Doktor Ilmu Kelautan FPIK Universitas Sam Ratulangi pada Sabtu, (20-03-2021). Menjadi salah satu pembicara, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti memperkaya diskusi dengan membahas kebijakan pengelolaan dan penataan lingkungan wilayah pesisir sesuai dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan. “Banyak Kementerian dan Lembaga terkait yang terlibat dalam Mandat RPJMN 2020-2024 dalam konteks Pengelolaan Ruang…
Lanjut Baca