Melanggar Hukum, Walhi Bengkulu Bersama Masyarakat Desak Gubernur Beri Sanksi PT Faminglevto Baktiabadi

Pewarta : Adam Gumelar | Editor : Nurul Ikhsan

AKSIIKLIM.com, Bengkulu – Teriakan Solidaritas Hidup Rakyat!, Hidup Mahasiswa! digelorakan oleh peserta aksi Solidaritas Rakyat dan Mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Pesisir Barat, Senin (4/7/2022). Mereka kembali melakukan aksi menagih janji kepada pemerintah untuk mengakomodasi tuntutan rakyat dalam penolakan tambang pasir besi di Pesisir Barat, Kabupaten Seluma.

Sejarah Penolakan Tambang Pasir Besi ini sudah terjadi sejak tahun tahun 1972/1973, tahun 2010 hinga dengan saat ini, di mana hal ini terjadi karena adanya kesadaran akan dampak pertambangan pasir besi terhadap ruang hidup rakyat.

BACA JUGA : Ekstraksi Ekonomi Biru Mendorong Perampasan Ruang Laut

Wilayah yang akan dieksploitasi oleh pertambangan Pasir Besi PT Faminglevto Baktiabadi seluas 164 hektar, di mana seluas 350 meter mengarah ke arah laut dan 350 meter mengarah ke daratan dari garis pantai pesisir barat Kabupaten Seluma. Hal ini tentu akan menambah ancaman nyata terhadap ruang hidup rakyat, karena secara administrasi wilayah ini dikategorikan rawan bencana oleh BPBD Provinsi Bengkulu dan telah dibangun shelter Tsunami dan early warning system.

Peserta aksi Solidaritas Rakyat dan Mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Pesisir Barat. FOTO: Aksiiklim.com/Walhi Bengkulu.

Selain itu, wilayah yang akan dieksploitasi tambangan pasir besi ini juga merupakan di kawasan hutan konservasi yang notabane merupakan Sabuk Hijau pengaman dari bencana Ekologis. Pesisir dan Laut pesisir barat Kabupaten Seluma merupakan sumber utama mata pencaharian masyarakat sejak zaman nenek moyang terdahulu, yang dikhawatirkan akan juga akan terdampak aktifitas pertambangan pasir besi.

BACA JUGA : Kongres Kehutanan Indonesia VII, Meneguhkan Kembali Pengelolaan Sektor Kehutanan pada Pembangunan Bangsa

Kemudian remis yang merupakan identitas dan menjadi sumber mata pencaharian tradisional oleh perempuan di pesisir barat akan hilang dan habis. Diduga kuat menghilangnya remis dari pantai Pesisir Barat Kabupaten Seluma khususnya di Desa Pasar Seluma salah satu dampak terjadinya aktivitas pertambangan pasir besi oleh PT Faminglevto Baktiabadi.

Atas dasar tersebut aksi penolakan mulai muncul, pada tanggal 23 Desember 2021, Perempuan Pasar Seluma melakukan aksi mendatangi tambang pasir besi PT Faming Levto Bakti Abadi sebagai bentuk protes hadirnya pertambangan pasir besi di desa mereka. Perjuangan perempuan ini juga didukung oleh 6 desa penyangga lainnya yang juga akan terdampak oleh aktivitas industri ekstraktif.

BACA JUGA : Gaungkan Kebangkitan Sektor Kehutanan Lewat Indonesia Green Environment And Forestry Expo 2022

Aksi damai tersebut berujung dengan tindakan represif aparat penegak hukum. Kemudian perjuangan rakyat tetap berlanjut, rakyat juga kembali melakukan aksi penolakan di Kantor Bupati Seluma dan Kantor Gubernur Provinsi Bengkulu yang dari beberapa aksi tersebut menghasilkan Surat Himbauan Bupati Seluma agar PT Faminglevto Baktiabadi menghentikan proses pertambangan sementara.

Gubernur Provinsi Bengkulu kemudian juga membentuk Tim Terpadu untuk mengevaluasi PT Faminglevto Baktiabadi, yang telah menyatakan perusahaan tambang pasir besi ini tidak melengkapi perizinan pertambangan dan lingkungan. Selain itu masyarakat juga sudah menemui instansi terkait yang tergabung dalam Tim Terpadu Provinsi Bengkulu untuk menanyakan tindakan yang dilakukan terhadap PT Faminglevto Baktiabadi namun tidak mendapatkan jawaban yang tegas.

Faktanya saat ini PT Faminglevto Baktiabadi telah membangkang dan tidak mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Seluma dan Gubernur Provinsi Bengkulu. Di mana PT Faminglevto Baktiabadi dengan tetap melakukan aktifitas pertambangan pasir besi khususnya di Desa Pasar Seluma.

Sesuai yang disampaikan Gubernur Bengkulu pada 3 Januari 2022 yang menyatakan akan menindak tegas jika memang perusahaan tersebut tidak memenuhi aspek, baik regulasi, lingkungan maupun aspek ketertiban masyarakat. Atas dasar untuk mempertahankan hak serta ruang hidup, rakyat dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Pesisir Barat menuntut Gubernur Bengkulu untuk menindak PT Faminglevto Baktiabadi sesuai dengan hukum yang berlaku.

By Adam Gumelar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Menarik Lainnya