Advokasi

Berita terpilih seputar kebijakan dan usaha-usaha advokasi atas peristiwa yang terjadi di sektor lingkungan hidup. Referensi berita bagi pelaku usaha, penggiat LH dan pemangku kebijakan.

<strong>Seribu Burung Ilegal Digagalkan Beredar di Jawa Timur</strong>
30
Jan
By Jamaludin Al Afghani
0 Comments
Advokasi, Konservasi, , , , , ,

Seribu Burung Ilegal Digagalkan Beredar di Jawa Timur

Pewarta : Jamaludin Al Afghani | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com, Surabaya - Tim Seksi Konservasi Wilayah 3 Surabaya, Balai Besar KSDA Jawa Timur, bersama Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya melaksanakan identifikasi barang bukti satwa liar jenis burung yang tidak dilindungi undang undang tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Satwa-satwa tersebut merupakan hasil penegakkan hukum peredaran satwa liar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada 28 Januari 2023. Seperti dilaporkan oleh, Kepala RKW 7 Surabaya, Balai Besar KSDA Jawa Timur, Rahmat Hidayat, lebih dari 1000 ekor burung berhasil diamankan dan diidentifikasi kedua tim. Semuanya ada 5 jenis burung yang diduga berasal dari…
Lanjut Baca
WALHI Jabar: PTUN Bandung Batalkan Izin Lingkungan, Kementerian ESDM Harus Cabut Izin Usaha PLTU Tanjung Jati A
10
Nov
By Jamaludin Al Afghani
0 Comments
Advokasi, Hukum, , , , , ,

WALHI Jabar: PTUN Bandung Batalkan Izin Lingkungan, Kementerian ESDM Harus Cabut Izin Usaha PLTU Tanjung Jati A

Pewarta : Jamaludin Al Afghani | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com - Kemenangan Rakyat dan Lingkungan atas proyek PLTU Tanjung Jati A semakin diteguhkan. Hingga batas akhir pada Selasa, 1 November 2022 lalu. Sementara itu Kepala DPMPTSP Prov Jawa Barat tidak menyatakan banding atas putusan PTUN Bandung yang membatalkan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2x660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT Tanjung Jati Power Company tertanggal 28 Oktober 2016. Putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. “Kemenangan rakyat dan lingkungan ini tentu harus menjadi momentum bagi semua terutama pemerintah,…
Lanjut Baca
Melanggar Hukum, Walhi Bengkulu Bersama Masyarakat Desak Gubernur Beri Sanksi PT Faminglevto Baktiabadi
04
Jul
By Adam Gumelar
0 Comments
Advokasi, Kabar Daerah, , , ,

Melanggar Hukum, Walhi Bengkulu Bersama Masyarakat Desak Gubernur Beri Sanksi PT Faminglevto Baktiabadi

Pewarta : Adam Gumelar | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com, Bengkulu - Teriakan Solidaritas Hidup Rakyat!, Hidup Mahasiswa! digelorakan oleh peserta aksi Solidaritas Rakyat dan Mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Pesisir Barat, Senin (4/7/2022). Mereka kembali melakukan aksi menagih janji kepada pemerintah untuk mengakomodasi tuntutan rakyat dalam penolakan tambang pasir besi di Pesisir Barat, Kabupaten Seluma. Sejarah Penolakan Tambang Pasir Besi ini sudah terjadi sejak tahun tahun 1972/1973, tahun 2010 hinga dengan saat ini, di mana hal ini terjadi karena adanya kesadaran akan dampak pertambangan pasir besi terhadap ruang hidup rakyat. BACA JUGA : Ekstraksi Ekonomi Biru Mendorong Perampasan…
Lanjut Baca
WAHMI Lebak Kritisi Dugaan Limbah Cair dari PT Cemindo Gemilang Cemari Budidaya Ikan dan Sawah di Bayah
24
Apr
By Adam Gumelar
0 Comments
Advokasi, Kabar Daerah, , , , , , , ,

WAHMI Lebak Kritisi Dugaan Limbah Cair dari PT Cemindo Gemilang Cemari Budidaya Ikan dan Sawah di Bayah

Pewarta : Adam Gumelar | Editor : Heri Taufik AKSIIKLIM.com, Lebak - Pencemaran lingkungan dari limbah yang berasal dari industri masih kerap terjadi diberbagai daerah. Seperti terjadi di Kabupaten Lebak, limbah cair yang disinyalir berasal dari dari pabrik Semen Merah Putih PT Cemindo Gemilang mencemari usaha bubidaya ikan mas di Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Sebelumnya, sempat viral di media sosial sebuah video yang merekam limbah cair mengalir di area pesawahan milik warga. Warga mengkhawatirkan limbah bisa membunuh usaha budidaya ikan, dan mencemari komoditi pertanian yang ditanam warga. Warga juga resah jika limbah bisa berakibat munculnya penyakit. BACA JUGA…
Lanjut Baca
Terperangkap Jerat Babi, BKSDA Sumsel Berhasil Evakuasi Beruang Madu
02
Apr
By Tim Redaksi
0 Comments
Advokasi, Habitat, , , , ,

Terperangkap Jerat Babi, BKSDA Sumsel Berhasil Evakuasi Beruang Madu

Pewarta : Julita Pitria | Editor : Nurul Ikhsan AKSIIKLIM.com, Sumsel - Balai KSDA Sumatera Selatan (BKSDA Sumsel) melalui Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Lahat bersama Unit Pidana Khusus (Pidsus) Polres Lahat berhasil menyelamatkan seekor Beruang madu yang terperangkap jerat babi di daerah Talang Kabu, Pagar Agung, Lahat pada Selasa (30/3). Informasi satwa dilindungi yang terjerat tersebut bermula dari laporan yang disampaikan Unit Pidsus Polres Lahat. BACA JUGA : Gakkum KLHK Sita 125 Satwa Dilindungi Saat tim datang, beruang dewasa berjenis kelamin jantan tersebut dalam kondisi hidup dan terjerat pada bagian tangan kanan. Sedangkan bagian tangan kiri terluka, membengkak serta…
Lanjut Baca
PN Belitung Vonis PT PAN Bayar Rp 1,15 Miliar untuk Kasus Reklamasi Tanpa Izin
21
Mar
By Adam Gumelar
0 Comments
Advokasi, Hukum, , , , , , ,

PN Belitung Vonis PT PAN Bayar Rp 1,15 Miliar untuk Kasus Reklamasi Tanpa Izin

Pewarta : Adam Gumelar | Editor : Heri Taufiq  AKSIIKLIM.com, Belitung - Pengadilan Negeri (PN) Belitung pada 3 Maret 2021 memvonis bersalah PT Panca Anugerah Nusantara (PAN) karena telah mereklamasi pantai tanpa izin di Tanjung Pendam, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PN Belitung menjatuhkan hukum pidana denda Rp 1,15 miliar.  “Pada saat bersamaan KLHK sudah menyerahkan TI (49), pelaksana reklamasi tanpa izin PT PAN, ke Kejaksaan Negeri Belitung dan siap untuk disidangkan. Penyidik KLHK juga tengah berupaya mengungkap keterlibatan pelaku lainnya”, kata Yazid Nurhuda, Direktur Penegakan Hukum Pidana, Ditjen Gakkum, KLHK di Jakarta (14/3).  Majelis Hakim PN Belitung –…
Lanjut Baca
Kelola CITES Menteri Trenggono Teken Aturan Perlindungan Pisces
24
Jan
By Tim Redaksi
0 Comments
Advokasi, Biota Laut, , , ,

Kelola CITES Menteri Trenggono Teken Aturan Perlindungan Pisces

Pewarta : Tim Redaksi | Editor : Nurul Ikhsan Aksiiklim.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Jenis Ikan yang menetapkan 20 jenis ikan bersirip (pisces) sebagai jenis yang dilindungi. Kepmen KP tersebut ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono pada tanggal 4 Januari 2021. Dalam keterangannya di Jakarta, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut TB Haeru Rahayu menjelaskan penetapan status perlindungan 20 jenis ikan bertujuan untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman sumber…
Lanjut Baca
Penyidik KLHK Serahkan Tersangka Perdagangan Kayu Ilegal Asal Ambon Ke Kejari Sikka
24
Jan
By Tim Redaksi
0 Comments
Advokasi, News, , , , ,

Penyidik KLHK Serahkan Tersangka Perdagangan Kayu Ilegal Asal Ambon Ke Kejari Sikka

Pewarta : Tim Redaksi | Editor : Hery Taufik Aksiiklim.com – Penyidik Balai Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabalnusra) menyerahkan tersangka perdagangan kayu ilegal asal Seram, Ambon, Maluku berinisial JT (45) beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka, di Ambon, Maluku, Kamis (14/1). Tersangka merupakan Direktur CV Astria Arifa. “Masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Bagi masyarakat yang mengetahui adanya perdagangan dan peredaran hasil hutan kayu ilegal silakan melapor ke Balai Gakkum KLHK,” kata Kepala Balai Gakum KLHK Wilayah Jabalnusra, M. Nur. Barang bukti tindak pidana yang diserahkan kepada Kejari Sikka…
Lanjut Baca
Dukung Kaombo KKP Perkuat Masyarakat Hukum Adat di Wakatobi
24
Jan
By Tim Redaksi
0 Comments
Advokasi, Komunitas, ,

Dukung Kaombo KKP Perkuat Masyarakat Hukum Adat di Wakatobi

Pewarta : Tim Redaksi | Editor : Hery Taufik Aksiiklim.com, Wakatobi – Direktorat Jenderal Pengelolaan Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memberikan perlindungan dan penguatan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satunya adalah MHA Sarano Wali di Pulau Binongko Kabupaten Wakatobi. Selain memfasilitasi terbitnya Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Sarano, KKP juga memberikan sejumlah bantuan kepada MHA Sarano Wali pada akhir tahun lalu, sebagai stimulus dalam memperkuat MHA di Pulau Wakatobi. Dirjen PRL, TB Haeru Rahayu mengatakan sesuai UUD 1945 Pasal 18B, negara mengakui dan menghormati…
Lanjut Baca